Satu Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bea Cukai di Bintan Meninggal Dunia

Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan, satu orang saksi untuk kasus dugaan korupsi pengaturan barang Bea Cukai di Bintan pada 2016 sampai 2018 telah meninggal dunia.

Saksi tersebut diketahui bernama Muhammad Hendri dan berstatus sebagai mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan.

"Saksi tersebut seharusnya menghadiri pemanggilan hari ini untuk memberi keterangan, tapi informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah meninggal dunia,"kata Ali dalam keterangan diterima, Selasa (9/11/2021).

Akibat musibah tersebut, Ali mengatakan KPK akan mencari informasi dari sosok saksi lainnya. Sebagai informasi, dalam kasus ini Bupati nonaktif Bintan, Apri Sujadi, sudah berstatus tersangka.

Selain Apri, pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Moh Saleh Umar juga telah berstatus sama. Keduanya kini ditahan KPK guna pemeriksaan lanjutan sebelum berkasnya diserahkan KPK ke pengadilan.

KPK mengaku sudah memantau aksi rasuah para tersangka sejak Februari 2021. Tindakan mencuri uang rakyat dilakukan keduanya terkait pengadaan kuota rokok di Bintan sejak 2016.

Apri diduga melakukan abuse of power sebagai wakil ketua dewan kawasan Bintan dengan mengumpulkan distributor rokok pada Juni 2016. Hal itu dilakukan Apri guna membahas pengajuan kuota rokok di Bintan.

"Apri diduga diberikan uang oleh para supplier agar mendapatkan kuota yang diinginkan,"kata KPK dalam keterangan diterima.

Selain jabatan sebagai wakil ketua dewan kawasan Bintan, Apri yang juga menjabat sebagai bupati diduga mengatur penggantian personel di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Bintan. Tujuannya, agar aksinya dalam mengatur kuota rokok bisa dikondisikan.

Negara Dirugikan Rp 250 Miliar

Permainan kotor Apri diduga berlangsung dalam rentang 2017-2018. Apri dibantu oleh Moh Saleh Umar sebagai pembatunya. Keuntungan diraup Apri ditaksir sebesar Rp 6,3 miliar. Kemudian Moh Saleh Umar, diduga menerima uang sekitar Rp 800 juta. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp 250 miliar.

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemerintah Bebaskan Bea Cukai Soekarno-Hatta Untuk Bea Masuk Dan Pajak Untuk Vaksin Donasi Dari Italia

Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menerima donasi 796.800 dosis vaksin AztraZeneca dari Pemerintah Italia, pada Kamis (30/09), yang diperoleh melalui skema kerja sama multilateral. Atas importasi vaskin ini, Bea Cuka Soekarno-Hatta memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Berlokasi di Gudang Rush Taking care of PT Jas, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Finari Manan didampingi Duta Besar Italia untuk Indonesia, H. E. Benedetto Latteri, serta Ida Bagus Made Bimantara selaku Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri, pada Kamis (30/09) meninjau secara langsung pembongkaran muatan enam pallet vaksin yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Singapore Airlines SQ956. Finari memaparkan bahwa vaksin kali ini diimpor oleh Direktorat Tata Kelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Vaksin termasuk barang yang menjadi kebutuhan mendesak di masa pandemi ini, maka Bea Cukai Soekarno-Hatta memberikan
Baca selengkapnya

Sebanyak 2.491 Narapidana Menghirup Udara Bebas Usai Mendapat Remisi HUT-RI ke 76

Jakarta - Sebanyak 2.491 narapidana dapat menghirup udara bebas pada peringatan HUT ke-76 RI setelah menerima Remisi Umum (RU) II. Kemudian 131.939 narapidana menerima pengurangan masa hukuman atau RU I yang besarannya bervariasi mulai dari 1-6 bulan. "Secara keseluruhan, narapidana yang menerima RU tahun 2021, baik RU I maupun RU II, berjumlah 134.430 orang yang tersebar di seluruh Indonesia,"kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/8/2021). Reynhard menjelaskan, remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Syarat tersebut seperti telah menjalani pidana very little 6 bulan, tidak terdaftar pada Register F, dan aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, atau LPKA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Baca selengkapnya

BPBD Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Peristiwa Banjir Bandang di Garut Jawa Barat

Jakarta - Kepala Pusat informasi, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari memastikan, tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang yang melanda Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui, bencana tersebut menerjang pada Jumat kemarin, 19 November 2021. "Laporan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di lapangan tidak ada korban jiwa, (sebab) banjir yang terjadi berlokasi jauh dari pemukiman warga,"kata Abdul dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu (20/11/2021). Meski tidak ada jorban jiwa, lanjut Abdul, banjir bandang tetap menimbulkan dampak kerusakan seperti longsoran dan memutus akses jalan menuju Kawah Darajat. Selain itu, lahan pertanian warga juga dilaporkan terendam banjir. "BPBD Kabupaten bersama tim gabungan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat dan pendataan kemungkinan adanya kerugian lain,"jelas Abdul. Tingkatkan Kewaspadaan Menurut laporan diteri
Baca selengkapnya